Breaking

Saturday, September 15, 2018

September 15, 2018

Mewahnya Kamar Setya Novanto! Ini Penjara Apa Hotel? Menkum HAM Patut Dipertanyakan.


Pura-pura penjara, sebenarnya kejadian ini sudah dicurigai Mata Najwa yang pernah tayang beberapa waktu lalu, pura-pura penjara dengan beragam bukti semisal parfum wanita, dan makan nasio goreng yang dimana Setya Novanto punya penyakit kolesterol yang tidak boleh mengkonsumsi gorengan minyak, sudah cukup aneh waktu itu, dan sudah dipertanyakan Najwa dalam acaranya.

Saya dari awal menonton, sampai akhir acara mata Najwa tersebut sejatinya sudah sangat heran dengan Menkum HAM, karena cenderung membela napi koruptor seolah-olah fasilitas yang ada disana adalah hal lumrah, Najwa saat itu masih diam tak bersuara, walau sebenarnya dari matanya Najwa terlihat bahwa dirinya sangat gerget ingin "nyerocos" bercuap tentang kasus sebenarnya.

Seolah masih tertahan, dan mungkin saya dan Najwa tidak mengerti, apa yang Menkum HAM pikirkan, yang jelas kali ini jawabannya semakin terbukti. Bahwa Setya Novanto bukan tidur layaknya penjara napi biasa, melainkan dapat perlakuan istimewa bak hotel bintang lima.

Periode dari rentang waktu Najwa hingga akhirnya Ombudsman kali ini sebenarnya sudah cukup lama. Sidak Ombudsman RI menemukan sel narapidana Setya Novanto lebih luas dibanding yang lain. Dalam sidak tersebut, Ombudsman juga mendapati narapidana lainnya, M Nazaruddin, yang ada di dalam sel Novanto.



Narapidana korupsi Setya Novanto membantah hasil sidak Ombudsman yang menyebut selnya di Lapas Sukamiskin lebih luas dari sel tahanan lainnya. Ombudsman pun menunjukkan bukti-bukti foto hasil sidak.

Sekarang bagaimana menurut teman-teman kura-kura, coba bandingkan kamar berikut yang ada di Lapas Sukamiskin, dengan kamarnya Setya Novanto

Dari sisi senitasi juga jelas lebih sehat kamar Setya Novanto, luasnya? Jelas sekali lebih luas kamar Setya Novanto, belum lagi kasur mewah, interior bak hotel bintang lima.

Baru kemarin MA mengizinkan napi eks koruptor dengan masa tahanan maksimal 5 tahun penajra masih boleh nyaleg kembali? Ah cocok sudah nikmat hidup koruptor ini. Saya sudah merangkum hal tersebut dalam laman berikut https://seword.com/politik/seruan-kepada-warga-indonesia-ayo-nyaleg-dan-ayo-korupsi-jamin-kaya-sampai-mati-r-jjWj5M7

Lanjut ke topik Setya Novanto, misteri apa yang disembunyikan oleh Menkum HAM? Kalau beliau memang kerjanya tidak benar tolong segera dicopot seperti Anies yang mantan mentri pendidikan tersebut. Napi koruptor dikasih ke isitimewaan, setelah keciduk baru bergerak, padahal di Najwa kemarin sudah disindir "pura-pura penjara" Tapi sejak momen itu, karena tidak bisa dibuktikan, Menkum HAM diam membisu.

Sekarang setelah ketahuan, dan di blowup media, langsung ambil tindakan, Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna H Laoly langsung mengirimkan Irjen Kemenkum HAM ke Lapas Sukamiskin. Dia akan mengecek fasilitas narapidana yang ada di sana.

Ada yang disembunyikan oleh Menkum HAM sepertinya yang kita tidak ketahui, kalau kita menghubungkan ke cerita napi Bandar Narkoba saja contohnya, mereka bisa pesta sabu di lapas, bahkan tidak hanya pesta sabu, mereka juga masih bisa mengendalikan bisnis Narkoba dibalik bilik penjara.

Kalau melihat dari kedua kasus ini, berarti sebenarnya banyak penyakit di lapas, dan di menterinya sendiri, kalau penjaranya saja tidak membuat terpidananya jera, jangan salahkan mereka yang berani untuk korupsi lagi, atau nyabu lagi. Wong penjaranya bisa dibeli.

Kalau melihat pernyataan Fahri Hamzah, dia menuding KPK akan membuat Novanto seperti M Nazaruddin, eks Bendahara Partai Demokrat, yang kerap membuka banyak kasus setelah menjadi terpidana korupsi. Dengan memberikan banyak informasi, orang yang bersangkutan disebutnya akan mendapat keistimewaan dari KPK.

Kalau fasilitas itu didapat karena bakal membongkar banyak kasus tersangka lainnya, tetap bagi saya itu tidak bisa dibenarkan, toh buktinya selain Setya Novanto kemarin yang di sidak Najwa, banyak yang punya fasilitas mewah juga bukan? Sekarang sih memang sudah disita, tapi mana tau nanti? Kalau hukumnya saja dari pusat masih melonggarkan, bukan tidak mungkin akan kemasukan fasilitas baru nantinya.

Napi koruptor itu sama saja seperti maling ayam, maling ayam babak belur di habisi massa, masa maling uang rakyat bisa bebas ketawa? Belum lagi dipenjara bisa bahagia tertawa menikmati hotel bintang lima.

Menkum HAM wajib diperiksa juga!

Sumber:
https://seword.com/politik/mewahnya-kamar-setya-novanto-ini-penjara-apa-hotel-menkum-ham-patut-dipertanyakan-BPGbZlK0q
September 15, 2018

Bareskrim Tangkap 2 Pelaku Judi Online Beromzet Miliaran di Sumut


Medan - Bareskrim Polri menangkap 2 orang diduga pelaku tindak pidana perjudian online di Sumatera Utara. Dua pelaku bernama Sufian (Asiong) dan Cica ditetapkan sebagai tersangka.

Penangkapan terjadi pada Jumat (14/9/2018) diawali dari informasi masyarakat soal adanya dugaan tindak pidana perjudian online beromzet Rp 1 miliar/bulan yang telah beroperasi selama 6 bulan. Asiong dan Cica melakukan modus operandi dengan menyiapkan 2 website: www.acmbet.com dan www.cmobet.com.

Dari informasi yang disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Herry Rudolf Nahak, Asiong ditangkap pada pukul 09.16 WIB di Binjai. Ia berperan sebagai operator website.

"Yang bersangkutan merupakan operator yang bertugas melakukan transfer kepada rekening deposit 2 website judi online www.acmbet.com dan www.cmobet.com di mana yang bersangkutan mendapat perintah dari Saudari Cica," ujar Herry.

Sejam berselang, polisi menangkap Cica di Medan. Cica berperan sebagai pengelola keuangan untuk website judi online www.acmbet.com dan www.cmobet.com.

Sejumlah barang bukti diamankan, antara lain rekening deposit, barang-barang diduga keuntungan dari judi online, kunci motor+STNK, perhiasan, AUD 10.500, USD 5.900, SGD 362, 3.400 yuan, dan Rp 44.400.000.

Asiong dan Cica dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polri juga memblokir rekening-rekening terkait dan menelusuri jaringan ke Kamboja serta menerbitkan daftar pencarian orang atas nama Wanto (pemilik website yang diduga berada di Kamboja).

Sumber:
https://news.detik.com/berita/d-4212646/bareskrim-tangkap-2-pelaku-judi-online-beromzet-miliaran-di-sumut

Tuesday, September 11, 2018

September 11, 2018

Benarkah Sandiaga Provokasi Demo Mahasiswa Riau Yang Bakar Pocong Jokowi?


RIAU - Mengadakan demo itu memang hak, dalam konteks menyampaikan pendapat di muka umum. Kita juga punya Undang Undangnya, nomor 9 tahun 1998, yang mengatur hak dan kewajiban dalam menyampaikan pendapat ini. Apalagi kalau yang demo adalah para mahasiswa. Mereka harusnya lebih paham undang undang ketimbang masyarakat umum. Betul?

Demo para mahasiswa yang terjadi pada hari Senin lalu di Pekanbaru, Riau, tergolong militan, radikal dan beringas. Karena pakai bakar-bakar foto dan pocong yang mereka anggap sebagai Presiden Jokowi. Saya pun kepo, ini mahasiswa mana? Ternyata dari Universitas Islam Riau (UIR).

Dilansir jpnn.com, demo ini menuntut Jokowi turun dari jabatan presiden. Mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Riau (UIR) merasa kecewa dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Koordinator Lapangan, Guntur Yurfandi mengatakan, ada tiga tuntutan yang mereka suarakan. "Pertama, stabilkan perekonomian bangsa. Kemudian selamatkan demokrasi Indonesia dan ketiga usut tuntas kasus korupsi PLTU Riau 1," kata Guntur.

Para mahasiswa ini mendatangi gedung DPRD Riau. Mahasiswa yang mengenakan almamater berwarna biru tua ini, tiba di gedung rakyat sekitar pukul 14.30 WIB. Mereka datang dengan atribut berupa kain putih bertuliskan 'Turunkan Jokowi' yang ditulis dengan cat semprot warna merah. Selain itu, mereka membawa boneka pocong dengan foto Jokowi. Setibanya di depan gerbang kantor DPRD Riau, massa sudah ditunggu oleh aparat kepolisian yang berjaga. Namun, aparat tak bisa berbuat apa-apa saat massa memaksa masuk ke halaman DPRD Riau.

Setelah berhasil meringsek masuk, massa mengantungkan pocong itu di sebuah tiang di kantor DPRD Riau. Sementara Bendera Merah Putih mereka turunkan setengah tiang. Tampak pocong tersebut tergantung di tiang itu. Sekitar 15 menit di luar gedung, mereka memaksa masuk ke dalam gedung. Sempat terjadi aksi saling dorong antara massa dengan polisi dan Satpol PP. Meski begitu, massa berhasil masuk ke dalam gedung sambil membawa serta pocong Jokowi ke dalam gedung. Mereka masuk ke dalam gedung rapat paripurna. Di dalam ruangan rapat paripurna, para mahasiswa ini menggelar sidang rakyat yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mahasiswa Riau juga sempat mengarak dan membakar boneka pocong dan foto Jokowi yang dibaringkan di jalanan depan Kantor DPRD Riau.

Sangat disayangkan ya. Sementara generasi muda milenial sedang berlomba-lomba meningkatkan potensi dan prestasi, menjelang Revolusi Industri 4.0, yang demo pakai maksa dan bakar-bakaran. Tuntutannya pun membingungkan. Apakah ekonomi sedang jelek sekali seperti di Turki dan Venezuela? Tingkat inflasi saja beda banget dengan kedua negara itu, maupun dengan kondisi Indonesia di tahun 1998 (krismon). Malah kalau bukan Jokowi presidennya, saya nggak yakin harga-harga pangan bisa stabil.

Lalu selamatkan demokrasi dari apa? Memangnya ada yang mengancam demokrasi Pancasila? Bukankah yang mau mengganti sistem itu gerakan ganti presiden. Tuh ada videonya Mardani Ali Sera (PKS) yang jelas-jelas mau ganti sistem. Kenapa malah menuntut Jokowi yang turun? Logikanya di mana?

Dan yang terakhir tentang korupsi PLTU Riau 1 itu sedang diusut bukan?

https://news.detik.com/berita/d-4205112/direktur-pln-dipanggil-kpk-terkait-suap-pltu-riau-1

Terus salahnya Jokowi di mana?

Seorang politisi dari partai NasDem, Niluh Djelantik lah yang mengungkap dugaan provokasi yang dilakukan oleh Sandiaga, cawapresnya Prabowo, terhadap demo para mahasiswa ini. Pasalnya, beberapa hari sebelumnya, Sandiaga mengadakan kuliah umum di UIR. Yakni pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018.

Menurut Rektor UIR, acara ini dilaksanakan oleh mahasiswa sendiri, termasuk yang menghubungi Sandiaga adalah dari pihak mahasiswa. "Kuliah umum itu untuk mahasiswa jadi yang menghubungi beliau (sandiaga uno) itu adalah mahasiswa," kata Syafrinaldi. Oww gituu…

http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/09/03/sandiaga-uno-beri-kuliah-umum-di-kampus-universitas-islam-riau-ini-kata-rektor

Niluh mengunggah foto keakraban Sandiaga dengan seorang mahasiswa yang disebut bernama Hengky Primana, yang juga merupakan Ketua Senat (BEM) mahasiswa UIR. Niluh juga mengunggah video pembakaran foto dan pocong Presiden Jokowi.

Kemudian Niluh mempertanyakan kepada Sandiaga, ilmu pengetahuan apa dan inspirasi yang bagaimana yang dibagikan Sandiaga kepada para mahasiswa itu, sehingga mereka menjadi beringas dalam demonya? “Kamu (Sandiaga) tahu tindakan anarkis mereka mau tak mau akan “menutup” masa depan mereka. Boro-boro jadi entrepreneur, nyari kerja saja bakalan susah. Bayangin kalo kesal sama pimpinan kantor atau rekan sekerjanya, bukan tak mungkin acara bakar-bakaran kayak di video ini bisa terulang. Sebagai pengajar mahasiswa dan UKM yang tak henti membangkitkan semangat mereka untuk mandiri, cinta negeri dan mental tangguh untuk membangun bangsa, sungguh sedih aku San. Inikah wajah Indonesia yang mau kamu tampilkan ke seluruh dunia ?” tulis Niluh dalam postingan di akun Facebook miliknya.

https://web.facebook.com/niluhdjelantik/videos/245301542850149/

Kita tunggu saja, apa reaksi Sandiaga Uno, yang pengusaha muda, sekaligus santri dan ulama itu.


Sumber:
https://seword.com/politik/benarkah-sandiaga-provokasi-demo-mahasiswa-riau-yang-bakar-pocong-jokowi-wh8hScn0W

Facebook : https://web.facebook.com/niluhdjelantik/

https://www.jpnn.com/news/aksi-turunkan-jokowi-diwarnai-bakar-boneka-pocong-dan-foto

September 11, 2018

DKI Dibawah Anies PHP, Atlet Peraih Medali Emas Tak Jadi Mendapat Tambahan Bonus?


DKI Jakarta - Alasan penulis sangat menyetujui para atlet peraih medali emas mendapatkan bonus yang besar adalah, yang pertama mereka berjuang demi mengharumkan nama negara. Selain itu, untuk menjadi atlet itu dibutuhkan kerja keras, disiplin dan pengorbanan baik waktu maupun materi. Di tambah lagi, mereka tidak selalu mendapatkan pendapatan yang besar selain itu.

Penulis dan mungkin para pembaca lebih setuju, jika sedikit anggaran disisihkan untuk memberi bonus kepada para atlet ketimbang dijadikan bancakan para koruptor.

Jika pemerintah pusat bukan sekedar wacana, tetapi langsung memberikan bonus ketika keringat para atlet belum kering, berbeda dengan pemprov DKI dibawah pimpinan Anies. Sebelumnya pernah mewacanakan untuk menaikan bonus para atlet asal DKI Jakarta yang memperoleh medali emas, tetapi kini sepertinya kandas di tepi jalan.

Pemprov DKI melalui Disorda awalnya berwacana ingin menaikan bonus atlet peraih medali emas dari 300 juta menjadi 750 juta, tetapi diurungkan. Berbagai alasan diberikan terkait batalnya kenaikan bonus tersebut.

"Tadinya memang akan diusulkan bonus untuk emas itu Rp 750 juta. Namun, setelah kami konsultasi dan disetujui sesuai Kepgub, bonusnya tetap Rp 300 juta untuk peraih emas plus pajaknya ditanggung APBD," ujar Ratiyono.

Ada ungkapan yang lucu dari Ratiyono mengenai bonus bagi atlet. "Justru jangan kemudian diguyur bonus yang berlebihan malah jadi enggak nyaman, yang kita dorong adalah fighting spirit-nya," ujar Ratiyono seperti yang dilansir oleh kompas.com.

Menurut saya, justru dengan memperhatikan bonus yang tidak selalu diperoleh tersebut, para atlet semakin bersemangat. Dunia olahraga tidak dipandang sebelah mata bagi orang tua, sehingga merestui dan menyetujui anak-anaknya untuk menjadi seorang atlet. Berperang demi mengharumkan nama bangsa di pentas olahraga dunia.

Memang saat ini sudah terbalik. Jika dulu Ahok bersama pemprov sering ribut dengan DPRD karena anggaran siluman, eh saat ini justru DPRD yang sering ribut karena mengkritisi anggaran yang diajukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Terkait wacana penambahan bonus yang mangkrak, DPRD pun mengkritisi keputusan tersebut. DPRD menganggap, bahwa itu perlu dikeluarkan. Apalagi anggaran DKI Jakarta itu sangat besar, jika sekedar menyisihkan sedikit untuk penambahan bonus para atlet pun tidak terasa.

"DKI ini provinsi besar, anggaran Rp 80 triliun, masak kasih atlet berprestasi cuma segitu?" kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik.

Sebaiknya, jika memang tidak mau menambahkan bonus, pemprov DKI tidak perlu obral janji dan berwacana. Karena wacana tanpa implementasi itu namanya penipuan. Kecuali, jika ada hal-hal yang tidak memungkinkan untuk mewujudkannya. Misalnya DKI Jakarta sedang defisit anggaran.

Tetapi untung saja saat ini pemerintahan pusat di bawah Jokowi perhatian dengan para atlet, sehingga membuat skema yang begitu baik untuk pertumbuhan olahraga di Indonesia. Saat ini, dunia mulai memandang Indonesia. Jika dulu bangsa lain bisa menyepelekan ketika bertanding dengan Indonesia, saat ini mereka sudah harus mulai berfikir bagaimana bisa mengalahkan atlet Indonesia.

Tidak mudah untuk menjadi atlet yang berprestasi, sehingga dapat mengharumkan nama bangsa dengan perolehan medali emas. Proses yang begitu panjang dilakoni. Jika kita tidak bisa memberikan sedikit apresiasi kepada mereka, mungkin negara kita akan menjadi negara terbelakang dalam kompetisi olahraga.

Jika dalam olahraga saja terbelakang, apalagi dibidang lainnya? Karena dalam olahraga itu banyak mental yang dibentuk, dari disiplin, kerja keras hingga pengorbanan.

Seperti yang kita ketahui bersama, dulu banyak orang-orang pintar dan berprestasi dalam banyak bidang tidak diperdulikan oleh negara, sehingga banyak putra-putri terbaik kita yang lebih suka berada di luar negeri, karena di sana mereka lebih dihargai dan mendapatkan tempat istimewa.

Tidak perlu saya carikan contoh, di era digital ini, semua sudah serba terbuka. Informasi dapat dicari dengan mudah.

Namun sialnya, ketika warga Indonesia sudah sukses di luar negeri, banyak orang Indonesia yang nyinyir, kenapa tidak mau membangun di Indonesia, tetapi mengapa justru berada di luar negeri. Oleh sebab itu, pentingnya para petinggi negeri ini koreksi diri, dan memperhatikan putra-putri berprestasi dalam negeri, supaya dapat memajukan negara sendiri.

Sumber:
https://seword.com/umum/dki-dibawah-anies-php-atlet-peraih-medali-emas-tak-jadi-mendapat-tambahan-bonus-zISBuxqFZ

Refrensi":
https://megapolitan.kompas.com/read/2018/09/12/07514431/wacana-kenaikan-bonus-bagi-atlet-dki-jakarta-kandas-di-tengah-jalan
September 11, 2018

Kenapa Banyak PNS yang Tak Memilih Jokowi?


Jokowi memang tidak disukai oleh banyak PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau ASN (Aparatur Sipil Negara), pertama karena ruang gerak untuk main-main semakin dipersempit. Kedua karena konservatisme. Idealnya, PNS yang terkena dua penyakit ini dipecat. Karena reformasi birokrasi mustahil dilakukan, tanpa membuang organ yang rusak.



Sayangnya itu tidak mudah untuk dilakukan. Jokowi malah memanjakan PNS itu dengan memberikan THR, baik bagi yang masih bekerja atau yang sudah pensiun. Memberikan apartmen khusus bagi PNS. Laki-laki PNS mendapatkan cuti melahirkan istrinya. Tapi kinerja PNS itu tetap saja buruk.

Menurut keterangan Menpan RB, performance base manajemen PNS dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) masih didominasi nilai C. Serapan anggaran tinggi, tapi ketika ditanya, mana hasilnya? Mereka plonga-plongo.

Atau ketika ada program perbaikan lingkungan, banyak PNS di daerah itu yang justru mengadakan seminar, study banding, padahal itu tak ada hubungannya. Kegiatan itu tidak sinkron dengan program kerjanya. Maklum saja, seminar dapat honor dan study banding bisa jalan-jalan.

Karena kinerja yang buruk itulah, kementerian terkait membuat terobosan yang membuat kebanyakan PNS jadul itu gerah. Reformasi birokrasi ini poin pertama yang ingin saya bahas.

Di era Jokowi, kelembagaan PNS disederhanakan. Di masa lalu ada PNS yang kerjanya tidak jelas. Organisasi yang tak sesuai dengan beban kerjanya. Artinya, organisasinya ada, orangnya ada, tapi kerjanya apa tidak tahu.

Kemudian ada terobosan e-Government. Isinya sistem IT yang membuat kinerja PNS transparan. Sudah tidak bisa main-main lagi. Di dalamnya ada e-Performance Budgeting, yaitu monitoring efisiensi anggaran, yang bekerja sama dengan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi).

Ada juga e-Office yang meminimalisir penggunaan kertas. Saya melihat sendiri bagaimana ATK (Alat Tulis Kantor) dijadikan ladang korupsi di era sebelumnya. Sekarang hal itu bisa diminimalisir. Apalagi ketika data kepegawaian juga sudah online. Di sana bisa dipelototi kenaikan pangkat, pensiun, yang meneruskan pendidikan. Datanya akurat kalau ingin menambah pegawai baru. Bukan dikira-kira.

Yang lebih mengerikan, ada terobosan e-Formation. Dari situ bisa diukur jumlah belanja pegawai suatu daerah. Jika di atas 50% dari APBD (faktanya banyak yang di atas itu), maka tidak ada penambahan pegawai baru.

Kemudian dalam hal pengisian jabatan tidak bisa lagi sesukanya. Misalnya diisi tim sukses pejabat yang bersangkutan. Padahal orang ini tidak becus bekerja. Pengisian jabatan itu sistemnya dilakukan secara terbuka dan diawasi oleh KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Ini sesuai PP dan UU ASN yang baru.

Reformasi birokrasi itu jelas menyulitkan PNS yang suka "main-main" dan mereka yang memang tak becus bekerja. Karena dulu direkrut bukan berdasarkan kompetensi.



Poin kedua, yang membuat PNS banyak yang tidak menyukai Jokowi, karena konservatisme.

Menurut Amin Mudzakir, salah satu peneliti LIPI, arus konservatisme kelas menengah itu motornya adalah PNS. Dalam uraian berbeda, peneliti LIPI yang lain, Adriana Elizabeth, menekankan pada unsur radikalismenya. Menurutnya ada empat faktor kenapa kelas menengah itu masuk dalam pusaran radikalisme.

Pertama karena kepentingan personal, baik terkait ideologi atau finansial. Kedua, karena propaganda politik yang menarik. Ketiga ada fasilitas berupa pelatihan dan transportasi. Keempat, karena etika elit politik yang buruk. Orang-orang itu kecewa dengan demokrasi dan jadi apatis. Radikalisme sebagai pelarian mereka.

Sejalan dengan pendapat Amin tadi, kelompok kanan sudah membangun basis mereka di jajaran PNS sejak lama. Saat kelompok progresif dan kritis memilih menjauh, justru kelompok kanan yang dimotori PKS merebut porsi tersebut. Akhirnya "konservatisme" menjalar tak terkendalikan. Mereka juga akan merekrut kelompok mereka sendiri.

Penyakit ini terlihat mencapai puncaknya ketika hendak diperbaiki birokrasinya. Oknum-oknum "sapi" ini melakukan perlawanan dengan cara memusuhi atasan mereka sendiri. Mereka menggembosi kinerja pemerintahan dari dalam. Para PNS itu acap jadi agen perusak kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.

Mereka terkejut dengan disrupsi yang terjadi. Dulu mereka enak-enak bisa seminar-seminaran dapat uang saku, bisa jalan-jalan melalui study banding tak jelas. Bisa korup tanpa terdeteksi, kinerja buruk tak peduli. Kelompok inilah yang disebut konservatif tadi. Malas bergerak dari ruang nyamannya.

Dalam tataran lebih buruk, kelompok konservatif ini bergerak jadi radikal. Beberapa PNS terbukti masuk ke dalam jaringan radikal. BKN (Badan Kepegawaian Negara) menyebutkan, banyak PNS yang ikut jadi jamaah HTI. Dulu HTI masih legal, ketika dilarang, para PNS itu masih bergerak dalam senyap. Padahal BKN sudah mengancam, PNS yang ketahuan menyebarkan paham HTI akan dipecat.

Dua sebab besar, reformasi birokrasi dan konservatisme dalam tubuh PNS itu mengakibatkan disrupsi, ketercabutan. Sebagai langkah perlawanan, para PNS bermasalah ini menolak Jokowi dalam agenda pilihan mereka nanti. Karena perubahan ekosistem yang drastis itu membuat mereka tercekik.

Padahal sejak terbitnya PP dan UU ASN yang baru di era Jokowi, nasib PNS yang buruk kinerjanya itu tak akan berubah. Siapapun presidennya. Kecuali jika peraturan itu juga diubah. Meskipun begitu, mereka tak mau tahu. Dalam pandangan mereka, Jokowilah yang telah melakukan perubahan kondisi drastis itu. Mereka mungkin dimanjakan di satu sisi, tapi di sisi lain dituntut bekerja lebih efektif.

Era perubahan telah dimulai, pemimpin koppig itu melakukan terobosan besar-besaran. Efeknya, para benalu tidak suka. Dalam disrupsi itu mereka kelojotan, memaki, mencari kesalahan, dan memusuhinya. Itulah yang menjadi jawaban, kenapa PNS busuk itu tidak memilih Jokowi.

Sementara PNS yang baik, jujur, mau berubah, rela mengalami sedikit goncangan demi masa depan Negara yang lebih baik. Mereka inilah yang mestinya dipertahankan. Sisanya, para parasit itu sebaiknya segera ditenggelamkan. Indonesia tak butuh mereka...

Sumber:
https://seword.com/umum/kenapa-banyak-pns-yang-tak-memilih-jokowi-IGj_thB_I
September 11, 2018

Pembalasan Dendam SBY Kepada Prabowo


SBY adalah Demokrat dan Demokrat adalah SBY. Lewat Demokrat, SBY pernah melambung tinggi, menjadi orang nomor satu di Republik ini. Berkat Demokrat pula, SBY mampu menekuk 2 kali Megawati. Tak heran jika dendam Megawati selalu membara kepada SBY. Megawati pun sudah menstempel SBY sebagai pengkhianat nomor satu dalam hidupnya.

Hingga kini, Megawati tak pernah bisa menerima pengkhianatan SBY itu. Dendam Megawati kepada SBY tidak pernah sembuh selagi SBY masih hidup. Megawati, biarpun hancur lebur, sampai kiamat tak pernah mau dekat-dekat dengan SBY. Itulah prinsip Megawati yang kini mulai dirasakan efeknya oleh SBY.



Pasca lengser dari kekuasaan, SBY merasakah sebuah kehilangan yang amat sangat, yakni kekuasaan. Manisnya kekuasaan telah membekas dalam jiwanya. Hiburan dengan mencaplok partainya sendiri dari genggaman Anas Urbaningrum, tak cukup. SBY tetap haus kembali berkuasa. Nafsu berkuasanya ia lampiaskan kepada puteranya, Agus. Aguspun dipaksa pensiun dari militer dan didorong menjadi cagub DKI, tetapi gagal.

Pasca gagal mengorbitkan puteranya, SBY berbalik mendekati Jokowi. Jokowi yang ikhlas menerima SBY dengan tangan terbuka SBY. Keduanya bertemu dan menyeruput kopi di istana. Cuitan-cuitan SBY di Twitter sesudahnya langsung berkurang dan lebih banyak mendukung Jokowi. Hubungan keduanyapun semakin mesra. Buah kemesraan itu terlihat ketika pihak Jokowi menjanjikan kursi menteri kepada Agus pasca Pilpres 2019.

Akan tetapi hubungan SBY-Jokowi biarpun semanis madu, hanyalah di kulit luar. Megawati tetap menghantui SBY jika berkoalisi dengan Jokowi. Tak heran jika SBY kemudian mundur. Saat mundur, SBY tanpa malu mengakui bahwa selama setahun, ia telah berusaha melebur dalam koalisi Jokowi namun terganjal dengan duri tajam Megawati.

Tak bisa menembus dendam lapis baja Megawati, SBY mencari tautan hati lain. Menjelang pendaftaran capres di KPU, SBY mencoba membentuk koalisi ketiga. Dengan segala daya upaya, SBY menarik lebih keras Muhaimin PKB, tetapi Gagal. Pun dengan Golkar Airlangga, dibujuk dengan rayuan maut. Toh tetap gagal. Kepiawaian Jokowi untuk meramu keutuhan koalisinya, mampu mementalkan impian busuk SBY.

Cinta SBY kemudian berlabuh kepada Prabowo. Dengan ikatan batin ‘jenderal militer’, SBY mencoba memanfaatkan celah kelemahan Prabowo yang sedang diayun-ayun PKS-PAN. Gayungpun bersambut. Prabowo riang gembira, melompat tinggi atas tawaran SBY berkoalisi. Pertemuan-pertemuan pun dilakukan.

SBY mendukung Prabowo sebagai capres. Tetapi dukugan itu berekor. Ia ingin Agus, putera tercintanya, dipilih Prabowo menjadi cawapres. Lewat ikon Prabowo, Gerinda diharapkan tetap berkibar. Hal yang sama dengan Demokrat. Lewat ikon Agus Harimurti, Demokrat kembali melambung. Kedua partai jenderal itu tetap eksis dan berjaya.

Akan tetapi nasib berkata lain. Hubungan SBY-Prabowo dirusak dengan serangan kilat oleh Sandiaga. Lewat uang sogokan Rp 500 miliar, Sandiaga berhasil membuat PKS-PAN bertekuk lutut. Dengan dana melimpah dari Sandiaga, Prabowo bermanufer. Ia mengkhianati kesepakatan dengan SBY. Agus pun gagal menjadi cawapres, menyisakan lubang menganga di hati SBY.

Hati SBY teriris-iris. Harga dirinya terinjak-injak. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Ia telah berulang kali menyatakan dukungan kepada Prabowo dan menyerahkan sepenuhnya soal cawapresnya kepada Prabowo. SBY mau tidak mau, suka tidak suka, terpaksa menandatangani surat dukungan dengan hati hancur lebur.



Saat menandatangai surat dukungan kepada Prabowo, saya melihat muka SBY sedang menahan dendam membara. Matanya tajam ke depan. Ia menggertakan gigi. Namun ia berusaha menahannya. Ia kali ini benar-benar disakiti. Jenderal yang pernah dipecatnya, kini telah mengkhianati dirinya.

Ketika kader Demokrat membelot dan menyatakan dukungannya kepada Jokowi, SBY sama sekali tidak bereaksi. Dukungan kadernya kepada Jokowi dari Gubernur Papua, Lukas Enembe dan kepala daerah lain, tak dikecam SBY. SBY seolah bungkam. Lewat kaki tangannya di Demokrat, SBY mengesahkan sikap menduanya dengan memberikan kelonggaran atau dispensasi kepada kader-kader Demokrat yang memberikan dukungan kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf.

Lazimnya ketika kader membelot, maka langsung dipecat dari partai. Pembelot dianggap sebagai pengkhianat. Namun kebijakan SBY berkata lain. Ia tidak kecewa. Bahkan ia memberi angin kepada kader-kader yang membelot. Apa yang sedang terjadi dengan SBY? Mengapa ia menempuh kebijakan yang tidak lazim?

Saat ini SBY sudah paham bahwa nasib tragis Demokrat sudah di depan mata. Membelotnya kader-kadernya dan tak lagi manut kepada dirinya, itu karena kesalahan SBY sendiri. SBY sadar bahwa ia sudah mengambil suatu kebijakan blunder dengan mendukung Prabowo. Padahal kader-kader Demokrat sangat menginginkan SBY mendukung Jokowi.

Bagi SBY, tak ada gunanya menghukum kadernya yang membelot. Dihukum atau tidak dihukum, gelombang pembelotan kader Demokrat tak bisa dihalangi. Para kader Demokrat sudah tidak yakin akan kejayaan Demokrat ke depannya. Maka SBY tidak punya pilihan lain selain membiarkan kadernya mencari selamat sendiri-sendiri.

Hilangnya kesempatan Agus menjadi cawapres Prabowo, telah memukul jiwa raga SBY. Maka jalan satu-satunya untuk mengobati sakit hatinya adalah dengan melakukan pembalasan dendam kepada Prabowo. Demokrat ingin membalas Prabowo atas pengkhianatannya dengan cara berayun-ayun tak serius.

Ketidakseriusan Demokrat untuk mendukung koalisi Prabowo nampak sekali pada pernyataan para elit Demokrat. Mereka mendukung Prabowo namun tidak mendukung Sandiaga. Ini jelas ngawur dan tidak diterima akal sehat.

Tidak seriusnya Demokrat mendukung Prabowo, semakin terlihat saat SBY tidak menghadiri rapat para ketua umum partai pendukung Prabowo 7 September 2018 lalu. Bahkan SBY terkesan dengan sengaja mengadakan rapat pada waktu yang sama, demi menghindari undangan rapat dari Prabowo.

Nampaknya SBY sekarang sedang melakukan pembalasan dendam kepada Prabowo. SBY mungkin sudah berhitung soal kehancuran Demokrat ke depan. Namun SBY tidak mau hancur sendiri. Ia mau hancur dan tenggelam bersama Prabowo. Itulah pembalasan dendamnya. Begitulah kura-kura.

Sumber:
https://seword.com/politik/pembalasan-dendam-sby-kepada-prabowo-xcQ2aUI9w

Monday, September 10, 2018

September 10, 2018

Prabowo: Siapapun yang Ingin Berkuasa Harus Minta Izin ke Rakyat


Banyuwangi - Kedatangan Prabowo Subianto di Banyuwangi ingin meminta restu kepada ulama dan tokoh masyarakat untuk maju dalam Pilpres 2019 mendatang. Prabowo harus berkeliling Indonesia untuk meminta restu kepada rakyat Indonesia.

"Negara kita menganut demokrasi. Demokrasi ada di tangan rakyat. Siapapun yang ingin berkuasa harus minta izin ke rakyat karena ini demokrasi," ujarnya saat pidato silaturahmi di Ponpes Darussalam, Blok Agung Kecamatan Tegalsari Banyuwangi, Senin (10/9/2018).

Meminta izin kepada rakyat, kata Prabowo, sangat berat. Karena luasan Indonesia sama dengan benua Eropa. Prabowo mengasumsikan Indonesia sama dengan 27 negara di Eropa.

"Makanya berat jika minta izin ke seluruh rakyat Indonesia ini," tambahnya.

Prabowo mengaku saat ini terus turu bertemu dengan para ulama dan tokoh masyarakat. Dirinya mengklaim jika sejak menjadi prajurit selalu dekat dengan ulama.

"Saya dekat dengan ulama sejak menjadi prajurit. Prajurit selalu dekat dengan ulama, prajurit dekat dengan pendeta dan prajurit yang beragama Hindu juga dekat dengan apa itu, ya Pedanda," ujarnya.

Saat ini, kata Prabowo, Ponpes semakin ditakuti banyak orang. Beberapa orang berkopiah, kata Prabowo ditakuti lantaran memiliki aliran keras. "Untuk itu kita bersatu untuk menjaga Ponpes ini. Tidak hanya itu, kita dukung Ponpes mencetak generasi muda yang baik untuk Nusa dan bangsa," pungkasnya.

(iwd/iwd)

Sumber :
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4205693/prabowo-siapapun-yang-ingin-berkuasa-harus-minta-izin-ke-rakyat

#nasional #politik #presiden #capres2019 #pilpres2019