Breaking

Tuesday, September 11, 2018

Kenapa Banyak PNS yang Tak Memilih Jokowi?


Jokowi memang tidak disukai oleh banyak PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau ASN (Aparatur Sipil Negara), pertama karena ruang gerak untuk main-main semakin dipersempit. Kedua karena konservatisme. Idealnya, PNS yang terkena dua penyakit ini dipecat. Karena reformasi birokrasi mustahil dilakukan, tanpa membuang organ yang rusak.



Sayangnya itu tidak mudah untuk dilakukan. Jokowi malah memanjakan PNS itu dengan memberikan THR, baik bagi yang masih bekerja atau yang sudah pensiun. Memberikan apartmen khusus bagi PNS. Laki-laki PNS mendapatkan cuti melahirkan istrinya. Tapi kinerja PNS itu tetap saja buruk.

Menurut keterangan Menpan RB, performance base manajemen PNS dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) masih didominasi nilai C. Serapan anggaran tinggi, tapi ketika ditanya, mana hasilnya? Mereka plonga-plongo.

Atau ketika ada program perbaikan lingkungan, banyak PNS di daerah itu yang justru mengadakan seminar, study banding, padahal itu tak ada hubungannya. Kegiatan itu tidak sinkron dengan program kerjanya. Maklum saja, seminar dapat honor dan study banding bisa jalan-jalan.

Karena kinerja yang buruk itulah, kementerian terkait membuat terobosan yang membuat kebanyakan PNS jadul itu gerah. Reformasi birokrasi ini poin pertama yang ingin saya bahas.

Di era Jokowi, kelembagaan PNS disederhanakan. Di masa lalu ada PNS yang kerjanya tidak jelas. Organisasi yang tak sesuai dengan beban kerjanya. Artinya, organisasinya ada, orangnya ada, tapi kerjanya apa tidak tahu.

Kemudian ada terobosan e-Government. Isinya sistem IT yang membuat kinerja PNS transparan. Sudah tidak bisa main-main lagi. Di dalamnya ada e-Performance Budgeting, yaitu monitoring efisiensi anggaran, yang bekerja sama dengan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi).

Ada juga e-Office yang meminimalisir penggunaan kertas. Saya melihat sendiri bagaimana ATK (Alat Tulis Kantor) dijadikan ladang korupsi di era sebelumnya. Sekarang hal itu bisa diminimalisir. Apalagi ketika data kepegawaian juga sudah online. Di sana bisa dipelototi kenaikan pangkat, pensiun, yang meneruskan pendidikan. Datanya akurat kalau ingin menambah pegawai baru. Bukan dikira-kira.

Yang lebih mengerikan, ada terobosan e-Formation. Dari situ bisa diukur jumlah belanja pegawai suatu daerah. Jika di atas 50% dari APBD (faktanya banyak yang di atas itu), maka tidak ada penambahan pegawai baru.

Kemudian dalam hal pengisian jabatan tidak bisa lagi sesukanya. Misalnya diisi tim sukses pejabat yang bersangkutan. Padahal orang ini tidak becus bekerja. Pengisian jabatan itu sistemnya dilakukan secara terbuka dan diawasi oleh KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Ini sesuai PP dan UU ASN yang baru.

Reformasi birokrasi itu jelas menyulitkan PNS yang suka "main-main" dan mereka yang memang tak becus bekerja. Karena dulu direkrut bukan berdasarkan kompetensi.



Poin kedua, yang membuat PNS banyak yang tidak menyukai Jokowi, karena konservatisme.

Menurut Amin Mudzakir, salah satu peneliti LIPI, arus konservatisme kelas menengah itu motornya adalah PNS. Dalam uraian berbeda, peneliti LIPI yang lain, Adriana Elizabeth, menekankan pada unsur radikalismenya. Menurutnya ada empat faktor kenapa kelas menengah itu masuk dalam pusaran radikalisme.

Pertama karena kepentingan personal, baik terkait ideologi atau finansial. Kedua, karena propaganda politik yang menarik. Ketiga ada fasilitas berupa pelatihan dan transportasi. Keempat, karena etika elit politik yang buruk. Orang-orang itu kecewa dengan demokrasi dan jadi apatis. Radikalisme sebagai pelarian mereka.

Sejalan dengan pendapat Amin tadi, kelompok kanan sudah membangun basis mereka di jajaran PNS sejak lama. Saat kelompok progresif dan kritis memilih menjauh, justru kelompok kanan yang dimotori PKS merebut porsi tersebut. Akhirnya "konservatisme" menjalar tak terkendalikan. Mereka juga akan merekrut kelompok mereka sendiri.

Penyakit ini terlihat mencapai puncaknya ketika hendak diperbaiki birokrasinya. Oknum-oknum "sapi" ini melakukan perlawanan dengan cara memusuhi atasan mereka sendiri. Mereka menggembosi kinerja pemerintahan dari dalam. Para PNS itu acap jadi agen perusak kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.

Mereka terkejut dengan disrupsi yang terjadi. Dulu mereka enak-enak bisa seminar-seminaran dapat uang saku, bisa jalan-jalan melalui study banding tak jelas. Bisa korup tanpa terdeteksi, kinerja buruk tak peduli. Kelompok inilah yang disebut konservatif tadi. Malas bergerak dari ruang nyamannya.

Dalam tataran lebih buruk, kelompok konservatif ini bergerak jadi radikal. Beberapa PNS terbukti masuk ke dalam jaringan radikal. BKN (Badan Kepegawaian Negara) menyebutkan, banyak PNS yang ikut jadi jamaah HTI. Dulu HTI masih legal, ketika dilarang, para PNS itu masih bergerak dalam senyap. Padahal BKN sudah mengancam, PNS yang ketahuan menyebarkan paham HTI akan dipecat.

Dua sebab besar, reformasi birokrasi dan konservatisme dalam tubuh PNS itu mengakibatkan disrupsi, ketercabutan. Sebagai langkah perlawanan, para PNS bermasalah ini menolak Jokowi dalam agenda pilihan mereka nanti. Karena perubahan ekosistem yang drastis itu membuat mereka tercekik.

Padahal sejak terbitnya PP dan UU ASN yang baru di era Jokowi, nasib PNS yang buruk kinerjanya itu tak akan berubah. Siapapun presidennya. Kecuali jika peraturan itu juga diubah. Meskipun begitu, mereka tak mau tahu. Dalam pandangan mereka, Jokowilah yang telah melakukan perubahan kondisi drastis itu. Mereka mungkin dimanjakan di satu sisi, tapi di sisi lain dituntut bekerja lebih efektif.

Era perubahan telah dimulai, pemimpin koppig itu melakukan terobosan besar-besaran. Efeknya, para benalu tidak suka. Dalam disrupsi itu mereka kelojotan, memaki, mencari kesalahan, dan memusuhinya. Itulah yang menjadi jawaban, kenapa PNS busuk itu tidak memilih Jokowi.

Sementara PNS yang baik, jujur, mau berubah, rela mengalami sedikit goncangan demi masa depan Negara yang lebih baik. Mereka inilah yang mestinya dipertahankan. Sisanya, para parasit itu sebaiknya segera ditenggelamkan. Indonesia tak butuh mereka...

Sumber:
https://seword.com/umum/kenapa-banyak-pns-yang-tak-memilih-jokowi-IGj_thB_I

No comments:

Post a Comment