Breaking

Monday, October 1, 2018

Ahli Hukum: Buku PKI Rizieq Langgar Banyak UU, FPI Bisa Dibubarkan!


NEWSWinBigLoses.com - Entah apa yang ada di dalam pikiran Imam Besar FPI, Rizieq Shihab ketika dia menulis sebuah buku berjudul “PKI, Apa dan Bagaimana”. Buku ini dibagikan usai acara doa bersama dan ceramah untuk keselamatan Rizieq Shihab yang diselenggarakan di Monas, hari Minggu kemarin (30/9). Usai acara doa dan ceramah selesai, disambung dengan pemutaran film G30S/PKI, agar ditonton oleh para peserta acara, sesuai dengan seruan Rizieq Shihab. Seruan ini disampaikan lewat rekaman suara. "Jangan lupa kita di ujung bulan September di tahun 1965 telah terjadi pengkhianatan PKI, mereka bukan hanya membunuh jenderal, tapi bunuh ulama, santri, bakar pondok pesantren dan hati-hati jangan berikan kesempatan pada mereka untuk bangkit kembali," kata Rizieq, dilansir detik.com.

Kembali ke buku yang dibagikan. Di bagian depan jelas tertulis bahwa pengarang buku adalah Rizieq Shihab sendiri.

Di dalam buku yang terdiri dari sekitar 30 halaman lebih itu, ada bagian yang berjudul “Jokowi & PKI”. Di dalam foto dari detik.com itu tulisannya kurang jelas sih, tapi saya bisa melihat sedikit-sedikit. Ada kalimat-kalimat yang menceritakan bahwa “Jokowi pernah menyebut akan meminta maaf kepada PKI”. Sementara kita tahu sendiri bahwa isu itu sudah jelas hoax. Isu basi sejak tahun 2015 dan 2016. Sudah banyak diklarifikasi, bahkan waktu itu penyebar isu tersebut menurut kepolisian sudah diketahui identitasnya.

https://m.viva.co.id/berita/nasional/677450-muhammadiyah-jokowi-tak-akan-minta-maaf-ke-pki

https://nasional.kompas.com/read/2015/09/30/18203441/Identitas.Penyebar.Isu.Jokowi.Minta.Maaf.ke.PKI.Sudah.di.Tangan.Polisi

Dan seperti yang dilansir turnbackhoax.id, salah satu yang turut menyebarkan isu tersebut adalah Jonru Ginting lewat akun Facebooknya.

Kalau mau mengecek sih tinggal di-google saja, bertebaran pemberitaan dari media mengenai bantahan dari pihak Presiden Jokowi terkait isu sesat ini. Artinya, yang dilakukan oleh Rizieq Shihab adalah sebuah framing jahat, bahkan tergolong fitnah keji.

Dilansir mataindonesia.id, buku itu disebut sebagai kampanye hitam. Seakan melupakan kasus tabloid Obor Rakyat, penulis maupun penerbit buku tersebut bisa dianggap melakukan pencemaran nama baik kepada Joko Widodo. Pengamat hukum dan peneliti Indonesia Justice Watch, Fajar Trio Winarko mendesak kepolisian dan Bawaslu untuk mengusut penyebaran buku kampanye hitam tersebut. “Para pelaku bisa dijerat pasal 311 dan 310 KUHP tentang penghinaan dan penyebaran fitnah dengan ancaman penjara 4 tahun,” kata Fajar menjawab MataIndonesia.id, di Jakarta, Minggu 30 September 2018.

Sebagai informasi, Pasal 311 ayat 1 berbunyi: “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Fajar mengatakan, dari judul buku dan materinya menyudutkan atau bahkan bernuansa fitnah kepada Presiden Jokowi yang saat ini menjadi Capres nomor urut 01. Ia menambahkan, selain penulis dan penerbit buku, pihak kepolisian juga bisa menjerat para penyebarnya. “Penyebar buku juga bisa terkena pidana. Mereka ini merusak deklarasi kampanye damai. Jangan sampai memecah belah bangsa dengan isu-isu recehan seperti ini,” kata dia.

Dalam konteks Pilpres, lanjut dia, UU 8/2015, secara tegas disebutkan bahwa melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat merupakan bentuk kampanye hitam atau black campaign. Ia juga mendesak polisi membongkar dalang atau pendana pembuatan buku tersebut. Jika ada parpol atau pasangan capres yang terbukti menyokong dana, maka peserta pemilu berpotensi melakukan pelanggaran.

Ancaman sanksi bagi setiap pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pilpres yang menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat adalah penjara paling singkat 6 (enam) bulan hingga 24 bulan dan denda paling sedikit Rp 6 juta dan paling banyak Rp 24 juta. “Sanksi ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,” kata dia.

Terkait FPI sebagai Ormas, dengan adanya pembuatan dan penyebaran bukut tersebut, FPI juga bisa dinilai tidak menjalankan asas, ciri dan sifat ormas yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas), yaitu “tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945”. Diduga melanggar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017, yang mengubah sejumlah ketentuan pada UU Ormas,” lanjut Fajar.

Begitu banyak ketentuan perundang-undangan yang dilanggar dengan adanya buku tersebut. Apakah buku ini dimaksud oleh Rizieq sebagai gertakan terhadap Presiden Jokowi agar membantu kasus pencekalannya di Arab Saudi? Minta bantu kok caranya gitu ya? Atau memang betul-betul sebuah kampanye hitam? Kalau saya jadi presiden sih, ogah ngurusin orang macam ini. Sebenarnya Presiden Jokowi juga cuek kok sama dia. Dia aja yang berasa paling penting. Mendongkrak suara buat Prabowo pun nggak bakalan bisa. Yang ada malah bikin nyungsep Prabowo dalam Pilpres 2019 nanti. Apalagi dengan adanya buku PKI ini. Betul?

#JokowiLagi

(Sekian)

Tulisan sebelumnya: Kontroversi Pemberian Gelar Laksamana Muda Cut Nyak Dien Pada Neno Warisman

Sumber:

https://news.detik.com/berita/4235024/habib-rizieq-minta-film-g30spki-terus-diputar

https://turnbackhoax.id/2015/09/22/hoax-jokowi-hendak-minta-maaf-kepada-pkikeluarga-pki/

http://mataindonesia.id/bagikan-buku-pki-gambar-jokowi-fpi-bisa-dijerat-hukum-dan-dibubarkan/

https://seword.com/politik/ahli-hukum-buku-pki-rizieq-langgar-banyak-uu-fpi-bisa-dibubarkan-Ev2-Lhpt_

No comments:

Post a Comment