Breaking

Sunday, October 7, 2018

Lambatnya pembangunan rumah DP nol rupiah


NewsWinBigLose.com - Ini kado buat si Gabener banyak ngomong, jangan hanya menerima evaluasi sepihak dari Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK). JMRK memberikan penilaian dan evaluasi satu tahun kinerja pemerintahan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Koordinator JRMK Eny Rochayati memuji capaian pemerintahan Anies, di antaranya telah terselenggaranya program CAP di 16 kampung prioritas, berdirinya 2 shelter bagi program penggusuran di Kampung Akuarium dan Kampung Kunir, serta pemetaan bersama antara Serikat Becak Jakarta dan Dinas Perhubungan di 16 wilayah. Hal itu disampaikannya di Kampung Rawa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (7/10/2018).

Sementara mereka juga mengeluh karena kepastian bermukim yang tetap malah tak direalisasikan Wan Abud juga. Menurut Eny,” Kan beberapa kampung ini kan ada yang diklaim swasta, oleh ahli waris yang tiba-tiba muncul, nah itu mesti ditegasin dulu yang kayak begitu," ujar Eny. Tuh kan, mau di-PHP sampai kapan?

Sementarauntuk program kecil-kecilan sekelas kampung itu emang sukses. Ini Gubernur atau kepala kampung? Kalau jadi pemimpin kampung kayaknya si Anies lebih cocok dan berbakat. Soalnya kalua mau melihat dan mengukur keberhasilannya membangun kota Jakarta, masih jauh dari yang diharapkan sementara kampung OK OCE.

Belum lagi Anies fokusnya pada transportasi becak. Kota-kota modern saat ini memikirkan bagaimana meningkatkan teknologi transportasi, Anies bisanya membangkitkan becak untuk terus eksis di Jakrta. Mengapa? Karena otaknya nggak nyampe memikirkan transportasi yang canggih. Adapun LRT dan MRT bukan proyeknya dia tapi pendahulunya.

Melihat mangkraknya pembangunan di Jakarta, partai pendukung Anies di Pilkada lalu mulai berkoar. Mereka gregetan karena melihat lambannya pembangunan yang dilakukan oleh Gubernur DKI saat ini. Fraksi Partai Keadilan Sosial ( PKS) DPRD DKI Jakarta menilai pembangunan rumah down payment (DP) nol rupiah sangat lambat.

Nah asal tahu saja bahwa program rumah DP nol itu bohongan. Faktanya adalah rusunami dan biaya cicilan juga mencekik warga yang berpenghasilan rendah. Jadi inilah pemimpin amanah yang jago mengubli rakyatnya semnejak kampanye Pilkada hingga 4 tahun ke depan.

Fraksi PKS juga melihat rehabilitasi gedung-gedung sekolah rusak di Jakarta. "Banyak kegiatan pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat, tetapi perkembangannya sangat lambat, seperti realisasi pembangunan rumah terjangkau dengan DP nol, rehabilitasi gedung sekolah, dan beberapa kegiatan lainnya," ujar anggota Fraksi PKS Dite Abimanyu, dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah tentang APBD Perubahan 2018 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (26/9/2018).

Lambatnya pembangunan rumah DP nol rupiah dan beberapa kegiatan lainnya membuat penyerapan anggaran rendah. "Sampai bulan Juni di tahun anggaran 2018 ini, penyerapan anggaran baru mencapai 28,5 persen dan masih didominasi belanja tidak langsung.

Kondisi ini tentu kurang sejalan dengan semangat pemerintahan gubernur baru yang berjanji akan meningkatkan penyerapan anggaran," kata Dite. Penyerapan anggaran hingga pekan keempat bulan September diketahui naik menjadi 47,6 persen.

Fraksi PKS juga menyoroti batalnya pembangunan rumah susun pada tahun ini sehingga anggarannya dicoret dari APBD. Dengan pengurangan alokasi anggaran tersebut, Fraksi PKS meminta ada evaluasi terhadap rusun-rusun yang sudah dibangun, salah satunya tunggakan penghuni rusun.

Selain PKS, Fraksi PDI-P DPRD DKI juga menyoroti pengurangan alokasi anggaran untuk pembangunan rusun. Rusun jelas tak menjadi priorotas Gubernur Anies karena lagi-lagi itu bukan programnya.

Padahal rusun itu jauh lebih murah dan terjangkau. Tapi dasar Wan Abud memberi jebakan kampret bagi rakyat atau follower yang menjadi pemujanya. Pada akhirnya rakyat berpenghasilan rendah pendukung setia Wan Abud hanya bisa planga-plongo melihat cicilan rusunami DP nol itu tak bakalan terjangkau oleh mereka.

Fraksi PDI-P menyayangkan banyak rencana pengurangan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang justru menyangkut kebutuhan masyarakat, seperti rusun, pembangunan sarana kali dan sungai, drainase jalan, salurang penghubung, dan lainnya.

"Fraksi PDI-P menyampaikan aspirasi kepada Pemprov DKI Jakarta agar rencana pengurangan tersebut ditinjau kembali atau dibatalkan dan dilanjutkan pembangunannya dengan multiyears sampai selesai pelaksanaannya," ucap anggota Fraksi PDI-P Januarius Iljas Purwanto.

Tapi wan Abud nggak peduli. Dia terus maju dengan mengususng rusunami DP nol. Padahal pembangunan rumah DP 0 rupiah baru dilaksanakan di satu lokasi, yakni di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Bayangkan cuma 1 lokasi doang dan bakalan nggak cukup dengan kebutuhan warga.

Koplaknya Anies sudah menaikkan anggaran APBD tahun ini. Dia menikmati juga kucuran dana ooperasional yang berlimpah, bisa 3 milyar dikantongi sementara terus mengibuli masyarakat yang ada.

sumber:
https://seword.com/politik/pks-dki-kritik-lambannya-rumah-dp-0-rehabilitasi-sekolah-dan-penghapusan-rusun-XDfVq6Nrx

No comments:

Post a Comment